DORONG MASYARAKAT JADI SUBJEK PEMBANGUNAN, MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK IKUTI KULIAH TAMU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dokumentasi pribadi

SURABAYA – Program Studi Administrasi Publik menggelar kuliah tamu mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat pada Rabu (30/9/2026). Bertempat di Ruang 804, Twin Tower B, kegiatan ini menghadirkan Andy Asmara, S.AP., M.PSDM. sebagai narasumber utama yang mengusung tema “Pendekatan Partisipatif, Penguatan Kapasitas, dan Pembangunan Berkelanjutan”. Acara yang diikuti oleh mahasiswa Administrasi Publik yang mengambil mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman teoritis sekaligus praktis mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yang responsif dan berkelanjutan di lapangan.

Pergeseran Peran: Masyarakat Sebagai Subjek Pembangunan

Dalam sesi pembuka, Pak Andy Asmara selaku narasumber menekankan pentingnya mendefinisikan ulang pola hubungan antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa kegagalan berbagai program pembangunan di masa lalu kerap disebabkan oleh pendekatan top-down yang menempatkan masyarakat hanya sebagai objek atau penerima pasif dari suatu kebijakan (passive beneficiaries). “Pemberdayaan masyarakat yang hakiki menuntut adanya pergeseran peran secara mendasar. Pemerintah atau fasilitator tidak lagi bertindak sebagai penentu tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan mitra. Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek utama yang memiliki wewenang dan kapasitas untuk mengidentifikasi masalahnya sendiri, menentukan prioritas tindakan, hingga mengevaluasi hasilnya,” tegas Andy. Melalui pendekatan pemberdayaan konvensional yang digantikan dengan pendekatan berbasis partisipasi aktif, masyarakat didorong untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian dalam mengelola sumber daya lokal.

Tahapan Partisipatif dan Komponen Perencanaan Aksi Bersama

Memasuki materi teknis, Pak Andy memaparkan alur Pendekatan Partisipatif yang mencakup serangkaian tahapan terstruktur. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi masalah, pemetaan potensi wilayah, penentuan skala prioritas, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan program, hingga tahap pemantauan dan evaluasi secara berkala. Partisipasi masyarakat tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai kehadiran fisik dalam rapat, melainkan keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process). Secara eksplisit, narasumber membedah aspek krusial pada Tahap Perencanaan yaitu (Menyusun Rencana Aksi Bersama Masyarakat). Pak Andy menjelaskan bahwa sebuah rencana aksi pemberdayaan harus memiliki struktur yang utuh dan terukur. Dalam Menyusun Rencana Aksi Bersama Masyarakat ini dibagi menjadi 2 komponen yakni komponen utama dan komponen pendukung.

Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Tiga Pilar Utama

Dokumentasi pribadi

Sesi akhir kuliah tamu berfokus pada muara akhir dari pemberdayaan masyarakat, yaitu pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Andy mengingatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak boleh hanya diukur dari dampak jangka pendek, melainkan dari ketahanan dan keberlanjutan manfaat yang dirasakan oleh generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan masyarakat harus mengintegrasikan tiga pilar utama secara seimbang yaitu: Pilar Ekonomi (Meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, serta kemandirian ekonomi masyarakat lokal), Pilar Sosial (Memperhatikan asas keadilan, inklusivitas, keterbukaan akses bagi kelompok rentan, serta peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh), dan Pilar Lingkungan (Memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan sosial tetap menjaga daya dukung lingkungan serta kelestarian ekosistem lokal).

Antusiasme peserta terlihat sepanjang sesi diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa aktif menggali studi kasus mengenai tantangan penerapan partisipasi publik di tengah keberagaman karakter masyarakat Indonesia. Melalui penyelenggaraan kuliah tamu ini, para mahasiswa Administrasi Publik diharapkan tidak hanya menguasai teori-teori administrasi publik dan pembangunan secara konseptual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta kesiapan praktis untuk menjadi perancang kebijakan (policy designer) dan penggerak masyarakat (community enpoerment) yang berintegritas di masa depan.