SURABAYA – Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur kembali menggelar agenda ilmiah tahunan bergengsi, Konferensi Nasional Administrasi Negara (SINAGARA) VIII Tahun 2026. Acara ini berlangsung secara khidmat dan interaktif di Ballroom Wimaya, Twin Tower B Lantai 11, UPN “Veteran” Jawa Timur pada Rabu, 28 Oktober 2026. Pada penyelenggaraan tahun ini, SINAGARA VIII mengangkat tema yang sangat krusial dan relevan dengan dinamika tata kelola pemerintahan terkini, yaitu “RESENTRALISASI PEMERINTAH DAN MASA DEPAN PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT LOKAL”. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi birokrasi, hingga masyarakat umum. Rangkaian diskusi ilmiah dipandu oleh Oktarizka Reviandani, S.AP., M.AP. selaku moderator, yang memandu jalannya sesi utama pemaparan materi dari tiga narasumber dengan latar belakang akademis, praktis, dan pembuat kebijakan digital nasional.

Sesi pemaparan materi inti dibuka oleh Dr. Arimurti Kriswibowo, S.IP., M.Si., M.Th., yang merupakan akademisi sekaligus dosen Departemen Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur. Dalam pemaparannya yang mendalam, beliau mengawali dengan membedah landasan teoretis serta historis mengenai pergeseran paradigma desentralisasi menuju gejala resentralisasi yang tengah hangat diperbincangkan dalam diskursus ilmu administrasi negara kontemporer. Beliau menjelaskan bagaimana penataan ulang kewenangan antara pusat dan daerah sering kali memunculkan perdebatan pelik terkait efisiensi birokrasi dan esensi kemandirian lokal.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa proses sentralisasi kebijakan di beberapa sektor krusial tidak boleh serta-merta mengorbankan fleksibilitas birokrasi daerah dalam merespons karakteristik unik serta kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Menurut pandangannya, otonomi daerah yang telah dibangun selama beberapa dekade memerlukan instrumen pengawasan yang proporsional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru memperlambat pelayanan publik di tingkat tapak. Beliau juga menyoroti pentingnya merumuskan titik keseimbangan baru melalui sinergi regulasi yang matang, sehingga sentralisasi dalam kerangka koordinasi nasional tetap dapat berjalan seiring dengan penguatan kapasitas tata kelola lokal yang mandiri dan akuntabel.

Memasuki sesi kedua, diskusi bergeser ke ranah praktis pelayanan dasar melalui pemaparan yang disampaikan oleh Dr. dr. Endah Woro Utami, MMRS, selaku Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. Berangkat dari pengalamannya mengelola fasilitas kesehatan di garda terdepan daerah, beliau memaparkan secara komprehensif mengenai realitas implementasi kebijakan publik sektor kesehatan di tengah bayang-bayang penyesuaian regulasi terpusat. Beliau menguraikan bagaimana rumah sakit daerah dituntut untuk terus beradaptasi secara cepat terhadap standar-standar pelayanan nasional, pemenuhan akreditasi, serta efisiensi anggaran tanpa mengesampingkan kualitas penanganan medis bagi masyarakat luas yang datang dari berbagai lapisan sosial.

Dalam penjabarannya, dr. Endah juga menyoroti berbagai tantangan birokratis yang kerap dihadapi oleh instansi di tingkat lokal, mulai dari keterbatasan fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia hingga kendala penyesuaian alur logistik medis yang terikat aturan birokrasi vertikal. Beliau menekankan bahwa agar pelayanan publik khususnya di sektor kesehatan dapat berjalan optimal, pemerintah pusat perlu memberikan ruang diskresi dan inovasi yang memadai bagi para pemimpin di daerah. Ruang gerak yang fleksibel tersebut dinilai sangat krusial agar fasilitas layanan publik di daerah mampu merumuskan solusi cepat yang kontekstual, responsif terhadap kedaruratan, serta senantiasa menjaga mutu pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Blitar dan sekitarnya.

Sesi pemaparan materi pamungkas disampaikan oleh Yulius Yuwono Saputra, S.H., M.M., selaku Asisten Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Beliau membawa perspektif strategis tingkat nasional dengan membedah peran fundamental teknologi dan transformasi digital sebagai jembatan utama dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan operasional di tingkat lokal. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa digitalisasi birokrasi bukan sekadar proses pengalihan dokumen fisik ke dalam bentuk elektronik, melainkan sebuah instrumen perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut adanya integrasi sistem informasi secara nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Beliau lebih lanjut menguraikan bahwa pemanfaatan teknologi pemerintahan yang mutakhir dirancang untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang, meminimalisir potensi penyimpangan, serta mendongkrak transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di berbagai tingkatan. Melalui penerapan arsitektur digital pemerintah yang terpusat namun inklusif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mudah mengakses data akurat untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Beliau menutup materinya dengan optimisme bahwa kolaborasi erat antara inovasi digital nasional dan kesiapan kapasitas aparatur di daerah akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan masa depan pelayanan publik lokal yang jauh lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Antusiasme peserta terlihat sepanjang jalannya konferensi, ditunjukkan melalui diskusi interaktif antara audiens dan para narasumber saat sesi tanya jawab. Penyelenggaraan SINAGARA VIII diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis serta rekomendasi taktis bagi formulasi kebijakan publik, sekaligus memperkuat komitmen Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mengawal pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang responsif di Indonesia.

Usai sesi seminar, agenda berlanjut dengan konferensi Paper Presentation yang menjadi panggung bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk memaparkan hasil penelitian mereka. Setiap mahasiswa mempresentasikan karya terbaiknya di hadapan dosen penguji dan presenter lainnya, dalam suasana yang dinamis dan efektif. Kegiatan ini bukan sekedar presentasi, melainkan pembuktian dari dedikasi serta kerja keras mahasiswa dalam menghasilkan penelitiannya yang berkualitas di bidang administrasi publik.

Puncak kegiatan SINAGARA VIII 2026 ditandai dengan pengumuman penghargaan bagi para peserta yang telah menunjukkan performa luar biasa. Kategori Best Paper diberikan kepada mahasiswa dengan naskah riset paling komprehensif, sementara gelar Best Presentation dianugerahkan kepada mereka yang paling mahir dalam memaparkan ide dan menjawab diskusi selama konferensi berlangsung.